Konsep Neoliberalisme

KONSEP NEOLIBERALISME
Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.
Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan yang bertujuan memberikan keadilan.
Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan proteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.
Pada Tahun 1970-an Neoliberalisme telah menjadi mainstream (arus utama) di bidang ekonomi dan banyak dianut oleh banyak ekonom di dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pada intinya kelompok pendukung neoliberalisme (kaum neoliberalis) ini menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam urusan ekonomi. Mereka juga berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam urusan ekonomi justru akan mematikan kreativitas individu. Mematikan kreativitas inidividu oleh pemerintah harus dicegah, karena akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi akan optimal jika lalu lintas barang, jasa, dan modal tidak dikontrol oleh aturan atau regulasi apapun yang dilahirkan oleh pemerintah.
Paham neoliberal bertolak dari kritik ideologis terhadap paham negara kesejahteraan (welafare state). Menurut paham ini, campur tangan negara dalam pasar (yang dianjurkan oleh paham negara kesejahteraan) adalah penyebab utama terjadinya kegagalan pasar monopoli, oligopoli, inflasi, devaluasi, dan sebagainya. Akibat adanya kegagalan pasar ini maka pasar menjadi tidak sempurna, sehingga menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Singkatnya, tanpa pasar bebas tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tanpa pertumbuhan ekonomi tidak ada kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai tujuannya kaum neoliberal menginginkan peranan negara ditiadakan dalam memberi perlindungan dan kesejahteraan pada rakyatnya. Sebab, negara yang aktif melindungi rakyatnya dianggap tidak efisien, menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat mekanisme pasar dan akhirnya akan menghalangi tujuan kaum neoliberal untuk meraih keuntungan yang berlipat-lipat.
Menurut kaum neoliberalis, peran negara hanyalah sebagai alat dari kaum kapitalis untuk memudahkan proses ekspansi (perluasan) dan akumulasi (penumpukan) modal. Dalam hal ini, peran negara hanya sebatas pertama, menyediakan perangkat hukum yang jelas dan transparan. kedua, negara menjamin kepemilikan pribadi atas barang, dan ketiga, negara hanya berperan melindungi keamanan dalam negeri dari ancaman dan serbuan musuh. Lebih dari ketiga hal ini, negara tidak memiliki peran dan fungsinya sama sekali.
Jika hanya sebatas itu peran sebuah negara, jelas yang paling diuntungkan dari diterapkannya paham neoliberal adalah kaum kapitalis asing dan kaki tangannya (komparador) di dalam negeri. Dengan diterapkannya kebijakan neoliberal, maka kaum kapitalis menjadi lebih leluasa dalam memaksimalkan keuntungannya. Sedangkan rakyat, terutama kaum buruh, tani serta kaum miskin lainnya semakin tertindas kehidupannya. karena pertama, karena daya belinya rendah akibat di-PHK atau karena kalah bersaing melawan produk pertanian impor. Kedua, seiring dengan menurunnya daya beli tersebut harga-harga bahan kebutuhan pokok justru semakin tinggi akibat dari dihapuskannya subsidi-subsidi.
Ideologi neoliberalisme itu disebarkan ke seluruh dunia oleh para kapitalis dengan mengunakan intelektual, institusi riset, institusi pendidikan, organisasi sosial sendiri, juga melalui alat pemaksa yaitu institusi internasional, seperti IMF, World Bank, World Trade Organization (WTO).
Pada akhirnya modus dan pola pikir ekonomi yang semula hanya merupakan prinsip didunia bisnis saja, sekarang telah menjadi prinsip bagi seluruh segi kehidupan, baik di segi kehidupan sosial, politik, kultural, bahkan telah menjelma menjadi sebuah religi baru. Religi baru yang amat populer dan digemari ini secara implisit mengajarkan suatu konsep yang menganjurkan manusia untuk sepenuhnya menjadi homo economicus.
Homo economicus dianggap merupakan kodrat manusia yang paling natural dan paling manusiawi, sebab pertama-tama dan terutama manusia beroperasi atas motif ekonomi, sedangkan motif-motif lainnya datang setelah motif ekonomi dan diatur oleh prinsip ekonomi. Maka logika konsep ekonomi politik Neoliberalisme adalah sistem yang paling tepat untuk operasionalisasi konsep kodrati manusia sebagai homo economicus.
Konsep homo economicus yang diusung oleh neoliberalisme ini sukses merambah keseluruh dunia dan semua lini kehidupan bermasyarakat. Konsep ini diadopsi secara total oleh pola pikir masyarakat diseluruh pelosok dunia, karena keberhasilannya mengidentifikasikan antara neoliberalisme dengan sistem kebutuhan manusia.